IJTIMALANG.COM – Rencananya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya, akan turun jalan. Guna menggelar aksi menolak kebijakan pemerintah, yang telah memutuskan kenaikan harga BBM Bersubsidi pada 3 September 2022.
Hal ini jelas dirasa memberikan dampak besar bagi masyarakat kalangan rendah dan menengah, Akibat yang ditimbulkan pun beragam, mulai dari Inflasi ekonomi, lonjakan harga pokok lainnya dan kenaikan harga pada sector riil lainnya menjadi potensi besarnya.
Dalam Amanah UUD Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dengan jelas menyatakan “Bahwa setiap Warga Negara
Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
Sehingga memang pemerintah wajib memberikan subsidi kepada rakyatnya, khususnya terkait kebutuhan hidup rakyat, salah satunya yakni subsidi BBM yang menjadi penopang vital dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Menurut para mahasiswa, dikarenakan sejatinya tugas pemerintah adalah untuk mensejahterahkan rakyat, bukannya mengeluh kepada rakyat apalagi mengorbankan rakyat.
Pemerintah perlu melakukan revisi aturan untuk menghentikan kebocoran BBM bersubsidi agar sesuai sasaran, bukannya dinikmati oleh industri skala besar, seperti pertambangan dan perkebunan besar. Atau menunda untuk melanjutkan proyek infrastruktur yang tidak terlalu menjadi prioritas.
Pemerintah harus lebih memprioritaskan penanggulangan kemiskinan yang ekstrem, pemulihan dunia usaha, penanganan pengangguran, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),ketimbang memaksakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan proyek strategis nasional lainnya.
Dalam aksi yang rencananya akan di gelar pada Kamis, 08 September 2022 besok ini. Bertempat di bundaran balai Kota Malang. Para mahasiswa mengusung sejumlah sikap, antara lain, Menolak tegas kenaikan harga BBM Nasional Subsidi. Serta mendesak pemerintah menerapkan kebijakan subsidi BBM yang tepat sasaran.
Mahasiswa pun menolak, adanya bantuan langsung tunai kepada masyarakat sebagai kompensasi naiknya harga BBM. Yang dinilai bakal berpengaruh pada naiknya harga bahan pokok. Merekapun juga menuntut pemerintah mampu menjamin stabilnya harga. Serta memikirkan ulang terkait sejumlah program strategis Nasional seperti pembangunan Ibukota baru yang dinilai penyedot anggaran besar dari APBN.
