IJTIMALANG.COM – Bupati Malang HM. Sanusi meminta ada moratorium penebangan hutan yang terbilang dilakukan secara masif. Terutama di hutan yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Menurutnya, itu menjadu sebuah keharusan yang dilakukan masyarakat saat ini.
“Ini kan keharusan kita. Generasi yang sekarang ini agar bisa menyelamatkan hutan. Kalau tidak kita, generasi selanjutnya yang repot,” ujar Sanusi saat menghadiri penanaman pohon dalam rangka peringatan Hari Gunung yang digelar oleh mahasiswa pecinta alam (Mapala) Tursina Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim.
Dirinya berharap agar sebagian orang yang berpikir untuk mencari uang di hutan dengan menebang pohon agar bisa menghentikan aktifitasnya. Apalagi jika aktifitas penanaman pohon itu tidak dibarengi dengan kegiatan penanaman pohon.
“Lha ini yang menanam pohon malah kita,” tegas Sanusi.
Apalagi, berdasarkan informasi yang ia himpun, Perhutani berencana untuk melakukan penebangan pohon di lahan seluas hingga 10 hektare di Kabupaten Malang. Rencana itu ia sebut akan dilakukan setiap setahun sekali.
“Iya, laporannya di Perhutani itu, ada rencana penebangan setiap tahun 10 hektare,” imbuh Sanusi.
Untuk itu dalam hal ini, dirinya meminta agar mahasiswa bisa membuat gerakan dan meminta kepada presiden untuk memoratorium penebangan hutan. Terkhusus, hal itu juga ia sampaikan kepada mahasiswa yang tergabung di Organisasi Mapala.
“Makanya kita minta mahasiswa untuk (turut) bergerak. Karena masa depan (hutan) ini punya mahasiswa. Kalau hutannya gundul, yang sengsara mahasiswa dan generasi selanjutnya, karena oksigen bakal habis,” jelas Sanusi.
Dia berharap agar aktifitas penebangan pohon yang dilakukan secara liar bisa dihentikan. Sebab dirinya menilai, dampaknya sudah mulai terlihat. Salah satunya terjadinya banjir bandang di Kota Batu beberapa waktu lalu, dan secara tidak langsung juga berdampak ke Kabupaten Malang.
“Kalau bisa itu dihentikan. Tidak usah ada penebangan, karena dampaknya sudah jelas, hutan gundul itu banjir dimana-mana. Batu yang tidak pernah banjir, tahun kemarin banjir. Kekurangan air dimana-mana,” jelas Sanusi.
Dirinya berkeyakinan bahwa aktifitas penebangan pohon secara besar-besaran tidak dilakukan oleh masyarakat secara langsung. Sebab, ia menyebut, jika masyarakat yang melakukannya, akan langsung berhadapan dengan hukum.
“Pasti bukan masyarakat, mana bisa masyarakat nebang, yang ada bakal dipenjara. Tapi kalau yg nebang puluhan hektare atas nama itu ya jalan. Makanya saya meminta mahasiswa untuk kelestarian lingkungan, untuk minta ke presiden ada moratorium penebangan hutan, khususnya du jawa. Langsung ke Presiden dan KLHK,” pungkas Sanusi.
